Kasus hasto menjadi sorotan utama publik Indonesia. Kasus hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, terlibat dugaan suap untuk pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku di DPR RI. Kasus ini mengungkap praktik politik uang dalam pemilu.
Kasus hasto dimulai dari operasi tangkap tangan KPK tahun 2020. Namun, baru akhir 2024 Hasto ditetapkan tersangka. Masyarakat penasaran dengan detail lengkapnya.
Latar Belakang Kasus Hasto dan Kaitannya dengan Harun Masiku
Harun Masiku, kader PDIP, gagal lolos pemilu 2019. Ia ingin duduk di DPR lewat PAW. Proses ini melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
PDIP diduga mendorong PAW tersebut. Uang suap Rp600 juta atau setara SGD 57.350 disiapkan. Tujuannya agar Harun Masiku dilantik menggantikan Nazarudin Kiemas di Dapil Sumsel I.
Kasus hasto mencuat karena Harun Masiku jadi buron KPK. Ia menghilang setelah OTT pada 8 Januari 2020. KPK menuduh Hasto memerintahkan Harun merendam ponsel agar tak terlacak.
Kronologi Kasus Hasto dari Awal hingga Tersangka
Pertama, pada 8 Januari 2020, KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan. Hasto disebut meminta Harun Masiku lari ke kompleks STIP-PTIK Kebayoran Baru.
Tim KPK bahkan sempat digeledah polisi saat mengejar. Akibatnya, Harun Masiku lolos dan masih buron hingga kini.
Selanjutnya, Desember 2024, KPK tetapkan Hasto tersangka. Tuduhan utama adalah pemberian suap dan perintangan penyidikan. Hasto ajukan praperadilan, tapi ditolak.
Februari 2025, KPK tahan Hasto di Rutan KPK. Ia jalani pemeriksaan intensif. Stafnya seperti Donny Tri Istiqomah juga terseret.
Proses Sidang dan Dakwaan Jaksa di Pengadilan Tipikor
Jaksa dakwa Hasto langgar Pasal 5 UU Tipikor soal suap. Plus Pasal 21 soal perintangan penyidikan. Tuntutan mencapai 7 tahun penjara plus denda Rp600 juta.
Sidang berlangsung maraton di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saksi banyak diperiksa, termasuk soal transfer uang via Donny.
Hasto bantah semua tuduhan. Ia klaim hanya korban komunikasi anak buah. Dana suap katanya dari Harun Masiku sendiri.
Vonis Pengadilan untuk Kasus Hasto
Pada 25 Juli 2025, hakim vonis Hasto 3 tahun 6 bulan penjara. Denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Hakim nyatakan Hasto terbukti beri suap untuk PAW Harun Masiku. Namun, tuduhan perintangan penyidikan tidak terbukti. Ponsel Harun tetap disita KPK.
Hasto tetap ditahan. Tim hukumnya pertimbangkan banding. PDIP sebut vonis ini bukti kriminalisasi politik.
Amnesti Presiden Prabowo dan Bebasnya Hasto
Hanya beberapa hari kemudian, Presiden Prabowo kirim surat amnesti pada 30 Juli 2025. Amnesti ini untuk Hasto dan 1.116 terpidana lain.
DPR setujui amnesti pada 31 Juli 2025. Hasto langsung bebas. Vonis dibatalkan. Ia jadi penerima amnesti pertama kasus korupsi KPK era baru.
Amnesti ini menuai pro dan kontra. Pendukung bilang langkah kemanusiaan. Kritikus khawatir melemahkan penegakan hukum anti-korupsi.
Respons PDI Perjuangan terhadap Kasus Hasto
PDIP tegas tolak tuduhan. Megawati Soekarnoputri sebut KPK hanya kejar Hasto. Partai anggap ini operasi politik lawan oposisi.
Hasto sendiri sebut kasusnya rekayasa. Ia klaim tekanan politik sejak PDIP tolak Israel di event sepak bola. Pandangan ini banyak didukung simpatisan.
Namun, KPK bantah keras. Penyidikan murni berdasarkan bukti. Tidak ada intervensi politik.
Pelajaran Penting dari Kasus Hasto bagi Politik Indonesia
Saya berpendapat kasus hasto tunjukkan lemahnya pengawasan internal partai. Politisi harus jauhi uang suap dalam proses PAW. Integritas lebih penting daripada kursi DPR.
Sebagai pengamat politik, saya lihat amnesti ini kontroversial. Meski sah secara hukum, amnesti bisa kurangi efek jera pemberantasan korupsi. KPK perlu independen total.
Selain itu, kasus ini ingatkan pemilih pilih pemimpin bersih. Transparansi PAW harus ditingkatkan. Jangan biarkan praktik uang politik terus berulang.
Harun Masiku masih buron. KPK wajib kejar sampai tuntas. Masyarakat berhak tahu nasib tersangka lain.
Dampak Kasus Hasto terhadap PDIP dan Pemerintahan
Kasus hasto sempat goyangkan citra PDIP. Namun, partai cepat pulih. Hasto kembali aktif setelah amnesti.
PDIP terus kritik pemerintah soal isu kerakyatan. Kasus ini jadi amunisi politik mereka. Tapi, publik lebih fokus pada substansi daripada drama hukum.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo tunjukkan komitmen rekonsiliasi lewat amnesti. Langkah ini bisa redam ketegangan politik. Tapi, risiko penyalahgunaan tetap ada.
Mengapa Kasus Hasto Penting bagi Masyarakat Umum
Kasus hasto bukan hanya soal satu orang. Ini cermin praktik korupsi di level elite. Uang suap PAW merusak demokrasi pemilu.
Anda sebagai warga bisa awasi partai politik. Tolak calon bermasalah. Dukung KPK tetap kuat dan independen.
Pendapat ahli hukum: vonis ringan plus amnesti bisa jadi preseden buruk. Perlu revisi aturan amnesti agar tak langgar semangat anti-korupsi.
Kesimpulan: Refleksi Kasus Hasto untuk Masa Depan
Kasus hasto berakhir dengan amnesti. Tapi, pelajaran tetap relevan. Politik uang harus diberantas habis.
Saya yakin Indonesia bisa lebih baik. Partai politik perkuat rekrutmen kader. Pemerintah dan KPK tingkatkan transparansi.
Masyarakat tetap kritis. Pantau perkembangan Harun Masiku. Demokrasi sehat butuh komitmen bersama.
Kasus hasto mengingatkan kita semua. Integritas pemimpin tentukan masa depan bangsa. Jangan biarkan sejarah berulang.
REFERENSI: JAMUWIN78