Pada masa Orde Baru, istilah Hankam sangat sering muncul di berita, dokumen resmi, dan percakapan publik.
Hankam adalah singkatan dari Pertahanan dan Keamanan.
Secara formal, lembaga ini bernama Departemen Pertahanan dan Keamanan.
Ia menggabungkan dua fungsi besar negara dalam satu struktur birokrasi.
Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pertahanan dan keamanan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat utama pembangunan ekonomi.
Oleh sebab itu, Departemen Hankam memegang posisi yang sangat sentral.
Lembaga ini tidak hanya mengurus militer, tetapi juga keamanan dalam negeri secara luas.
Pada Kabinet Pembangunan I yang dibentuk tahun 1968, jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap langsung oleh Presiden Soeharto sendiri.
Baru pada Kabinet Pembangunan II, jabatan itu diserahkan kepada Jenderal TNI Maraden Panggabean.
Setelah itu, posisi Menhankam berganti secara bergiliran kepada tokoh-tokoh militer senior.
Di antaranya Jenderal M. Jusuf, Jenderal Poniman, Jenderal L.B. Moerdani, dan Jenderal Edi Sudrajat.
Saya melihat Hankam sebagai cerminan jelas cara Orde Baru mengelola kekuasaan negara.
Militer tidak hanya bertugas mempertahankan kedaulatan dari ancaman luar.
Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, anggota Angkatan Bersenjata juga dilibatkan dalam urusan sosial, politik, dan ekonomi.
Hankam menjadi wadah formal yang melegitimasi peran ganda tersebut.
Doktrin Hankamrata atau Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta juga sangat kuat pada masa itu.
Seluruh rakyat Indonesia dianggap sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.
Organisasi seperti Hansip dan Wankamra dilibatkan secara aktif.
Tujuannya adalah menciptakan pertahanan total yang melibatkan semua lapisan masyarakat.
Menurut para sejarawan militer, penggabungan fungsi pertahanan dan keamanan dalam satu departemen memudahkan koordinasi di tingkat pusat.
Namun di sisi lain, struktur ini juga memperkuat kontrol pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Keamanan dalam negeri sering menjadi fokus utama kebijakan Hankam.
Terutama setelah peristiwa G30S tahun 1965 yang menjadi titik balik sejarah politik Indonesia.
Pada tahun 1982 lahir Undang-Undang Nomor 20 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.
Undang-undang ini semakin memperkuat posisi Departemen Hankam dalam sistem ketatanegaraan.
Struktur organisasi pun mengalami penyesuaian besar.
Pemisahan antara fungsi departemen dan markas besar ABRI mulai dilakukan secara bertahap pada tahun 1980-an.
Saya pribadi berpendapat bahwa Hankam sangat mencerminkan semangat zaman Orde Baru.
Pemerintah saat itu mengutamakan stabilitas di atas segalanya.
Dengan satu departemen yang menangani pertahanan sekaligus keamanan, kontrol menjadi lebih terpusat dan efisien menurut standar pemerintah.
Namun struktur semacam ini juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diimbangi pengawasan yang kuat.
Ahli politik dan sejarawan sering menekankan bahwa setelah Reformasi 1998, struktur tersebut diubah secara mendasar.
Kementerian Pertahanan dipisahkan dari fungsi keamanan sehari-hari.
Kepolisian Republik Indonesia berdiri sendiri sebagai lembaga yang independen.
TNI difokuskan kembali pada fungsi pertahanan negara.
Jabatan Menteri Pertahanan pun mulai diisi oleh kalangan sipil, bukan lagi perwira aktif.
Hankam pada masa Orde Baru juga mengelola berbagai lembaga terkait yang sangat strategis.
Mulai dari badan intelijen hingga organisasi pertahanan sipil di tingkat daerah.
Perannya sangat luas dan hampir mencakup seluruh isu yang menyangkut stabilitas nasional.
Banyak kebijakan keamanan dalam negeri yang saat itu berada di bawah bayang-bayang Departemen Hankam.
Bagi generasi yang lahir setelah Reformasi, istilah Hankam mungkin terdengar asing dan kuno.
Namun bagi mereka yang hidup di era 1970-an hingga akhir 1990-an, kata ini sangat familiar.
Hankam muncul di berita televisi, surat kabar, dokumen resmi, bahkan dalam percakapan sehari-hari.
Istilah ini menjadi simbol kekuatan negara dan kontrol yang ketat pada masa itu.
Dalam praktiknya, Menhankam sering merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI.
Hal ini membuat kekuasaan militer dan birokrasi pertahanan sangat terpusat pada satu orang.
Situasi seperti ini memudahkan pengambilan keputusan cepat, tetapi juga mengurangi checks and balances.
Banyak pengamat menilai bahwa model ini cocok untuk masa konsolidasi kekuasaan, namun kurang ideal untuk demokrasi yang matang.
Doktrin Dwifungsi ABRI yang dijalankan melalui Hankam memberikan ruang bagi perwira militer untuk menduduki jabatan sipil.
Mulai dari gubernur, bupati, hingga posisi di BUMN dan lembaga negara lainnya.
Keterlibatan ini dianggap sebagai bentuk pengabdian, tetapi di kemudian hari banyak dikritik karena mencampuradukkan militer dan politik.
Setelah Reformasi, praktik tersebut secara bertahap dihapuskan.
Saya menilai bahwa memahami Hankam sangat penting untuk mengerti bagaimana Orde Baru menjaga stabilitas selama lebih dari tiga dekade.
Lembaga ini menjadi tulang punggung keamanan dan pertahanan sekaligus alat kontrol politik.
Tanpa memahami peran Hankam, sulit untuk memahami sepenuhnya dinamika kekuasaan pada masa itu.
Sejarah lembaga ini memberikan pelajaran berharga tentang hubungan antara militer, birokrasi, dan kekuasaan sipil.
Setelah tahun 1998, semangat reformasi mendorong pemisahan yang lebih tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan.
Kementerian Pertahanan kini lebih fokus pada kebijakan strategis, anggaran, dan modernisasi alutsista.
Sementara urusan keamanan dalam negeri lebih banyak ditangani oleh Polri dan lembaga terkait lainnya.
Perubahan ini dianggap sebagai langkah maju menuju profesionalisme TNI dan demokratisasi.
Meski demikian, beberapa elemen dari semangat Hankamrata masih bisa ditemukan dalam konsep pertahanan rakyat semesta yang dianut hingga sekarang.
Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kedaulatan tetap dianggap penting.
Namun pelaksanaannya sudah jauh berbeda dan lebih menghormati prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.
Ini menunjukkan bahwa sejarah selalu meninggalkan jejak, meski bentuknya berubah.
Kesimpulannya, Hankam adalah Departemen Pertahanan dan Keamanan yang memainkan peran sangat penting sepanjang masa Orde Baru.
Ia menggabungkan fungsi militer dan keamanan dalam satu struktur yang kuat dan terpusat.
Lembaga ini merefleksikan prioritas stabilitas yang dijunjung tinggi oleh pemerintah saat itu.
Memahami Hankam berarti memahami sebagian besar cara Orde Baru mengelola negara dan menjaga kekuasaannya selama puluhan tahun.