PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pernah menjadi raksasa tekstil Asia Tenggara. Kini namanya lebih sering muncul dalam berita kepailitan dan proses hukum.
Kebangkrutan Sritex menjadi pelajaran pahit bagi industri tekstil nasional. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian dalam semalam.
Saya mengikuti kasus ini sejak awal karena dampaknya sangat luas. Bukan hanya soal satu perusahaan, tapi soal ketahanan industri.
Menurut catatan pengadilan, Sritex dinyatakan pailit dan resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Lebih dari 10.000 pekerja terkena PHK.
Ahli industri tekstil menilai kejatuhan Sritex mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam. Bukan sekadar salah urus satu perusahaan.
Kronologi Lengkap Kasus Sritex
Sritex berdiri sejak 1966 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini sempat memasok seragam militer hingga merek global.
Masalah keuangan mulai terasa berat sejak pandemi. Permintaan global turun tajam sementara utang terus menumpuk.
Pada Januari 2022, salah satu kreditur mengajukan PKPU. Saat itu masih ada harapan restrukturisasi.
Kesepakatan damai sempat tercapai. Namun Sritex kembali gagal memenuhi kewajiban pembayaran.
Pengadilan Niaga Semarang akhirnya menyatakan pailit pada Oktober 2024. Kasasi ditolak Mahkamah Agung pada Desember 2024.
Puncak Kebangkrutan dan PHK Massal
Rapat kreditur pada akhir Februari 2025 memutuskan tidak melanjutkan going concern. Operasional resmi dihentikan 1 Maret 2025.
Total pekerja yang terkena PHK mencapai lebih dari 11.000 orang di beberapa pabrik. Dampaknya terasa hingga ekonomi lokal Sukoharjo dan sekitarnya.
Utang Sritex membengkak hingga puluhan triliun rupiah. Sebagian besar merupakan utang kepada kreditur konkuren.
Saya melihat angka tersebut sebagai alarm bagi perusahaan lain. Manajemen utang yang buruk bisa menghancurkan bahkan perusahaan besar.
Penyebab Utama Kebangkrutan
Penyebab utama adalah utang yang tidak terkendali. Kewajiban membengkak jauh melampaui kemampuan bayar.
Persaingan dengan produk impor murah juga menekan margin. Industri tekstil dalam negeri sudah lama mengeluhkan hal ini.
Pandemi menjadi pemicu yang mempercepat keruntuhan. Permintaan anjlok sementara biaya tetap berjalan.
Menurut analisis berbagai pihak, ada juga masalah tata kelola internal. Pengambilan keputusan keuangan kurang hati-hati.
Ahli ekonomi industri menekankan bahwa Sritex terlalu agresif dalam ekspansi. Tanpa fondasi keuangan yang kuat.
Dugaan Korupsi dan Proses Hukum
Selain kepailitan, muncul kasus dugaan korupsi terkait fasilitas kredit. Kerugian negara disebut mencapai sekitar Rp1,3 triliun.
Dua bos Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, menjadi terdakwa. Mereka didakwa bersama pihak lain.
Pada Mei 2026, majelis hakim menjatuhkan vonis. Iwan Setiawan mendapat 14 tahun penjara, sementara Iwan Kurniawan 12 tahun.
Keduanya juga diwajibkan membayar uang pengganti dalam jumlah besar. Jaksa sempat menuntut 16 tahun.
Saya menilai proses hukum ini penting. Agar ada efek jera dan pembelajaran bagi pengusaha lain.
Perkembangan Terbaru hingga Agustus 2026
Per Agustus 2026, muncul kabar baru yang cukup mengejutkan. BPI Danantara menyatakan berencana mengambil alih Sritex.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mengklaim akan mengajukan penawaran harga kepada kurator. Rencananya pada 18 Agustus 2026.
Jika berhasil, aset Sritex berpotensi dihidupkan kembali di bawah pengelolaan baru. Ini memberi harapan bagi sebagian eks pekerja.
Namun prosesnya masih panjang. Kurator dan kreditur tentu punya perhitungan sendiri.
Menurut pengamat BUMN dan investasi, langkah Danantara bisa menjadi solusi. Asalkan dilakukan dengan tata kelola yang ketat.
Nasib Eks Pekerja dan Aset
Sebagian kecil eks pekerja sudah kembali bekerja di lokasi yang sama. Investor baru sempat mengoperasikan sebagian pabrik sejak 2025.
Namun mayoritas masih menunggu kepastian. Pesangon dan hak-hak pekerja menjadi isu yang terus dipantau.
Aset perusahaan berada di bawah pengelolaan kurator. Setiap langkah penjualan atau pengambilalihan harus melalui prosedur hukum.
Saya berharap pengambilalihan ini benar-benar memihak pada kepentingan pekerja dan industri nasional. Bukan sekadar transaksi aset.
Pelajaran dari Kasus Sritex
Kasus ini mengajarkan pentingnya manajemen utang yang disiplin. Ekspansi tanpa perhitungan matang sangat berbahaya.
Industri tekstil nasional butuh perlindungan yang lebih serius. Persaingan dengan produk impor harus dikelola adil.
Tata kelola perusahaan menjadi kunci. Transparansi dan akuntabilitas tidak bisa ditawar.
Ahli tata kelola perusahaan selalu mengingatkan bahwa perusahaan besar sekalipun bisa tumbang. Jika fondasinya rapuh.
Dampak bagi Industri Tekstil Nasional
Kejatuhan Sritex membuat rantai pasok terganggu. Banyak pemasok dan mitra yang ikut terdampak.
Kepercayaan investor terhadap sektor tekstil sempat turun. Butuh waktu untuk memulihkan citra.
Di sisi lain, kasus ini memicu diskusi soal kebijakan industri. Pemerintah didorong lebih serius melindungi manufaktur dalam negeri.
Saya percaya industri tekstil Indonesia masih punya masa depan. Asalkan ada perbaikan struktural yang nyata.
Kesimpulan
Kasus Sritex adalah kisah lengkap tentang ambisi, utang, dan konsekuensi. Dari kejayaan hingga kepailitan dalam waktu relatif singkat.
Kronologi menunjukkan bahwa masalah sudah terlihat sejak lama. Hanya saja penanganan terlambat.
Perkembangan terbaru soal rencana pengambilalihan Danantara memberi secercah harapan. Namun masih perlu diawasi dengan ketat.
Bagi pengusaha, ini peringatan keras. Bagi pekerja, ini pengingat akan pentingnya perlindungan.
Saya berharap kasus ini tidak terulang. Industri tekstil adalah salah satu tulang punggung yang layak dijaga.